Keterbatasan Anggaran Jadi Kendala Atasi Dampak Bencana di Blora
Keterbatasan anggaran masih menjadi masalah untuk menangani dampak bencana alam di Kabupaten Blora.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ir. Sam Gautama Karnajaya, MT, saat mengisi talk show dalam kegiatan Gebyar Ramadhan dengan tema “UMKM Blora Bangkit Sesarengan Mbangun Blora bersama Dinas PUPR” di Alun-alun Blora, Senin (27/3/2023).
Menurut Sam Gautama, dengan keterbatasan anggaran tersebut, membuat pihaknya harus memilah pelaksanaan untuk skala prioritas.
“Kita kaji mana yang urgen, sehingga tidak serta merta semua bisa langsung diperbaiki,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sam Gautama mengungkapkan solusi lain untuk mengatasi keterbatasan anggaran adalah dengan menerapkan konsep sesarengan.
Sesarengan yang dimaksud, dijelaskan Sam Gautama adalah dengan melibatkan pusat, daerah serta desa.
Dalam bencana alam, dikatakan Sam Gautama Pemkab. Blora bekerjasama dengan pusat atau daerah sesuai kewenangannya.
Untuk bencana alam longsor di kali Lusi dan Bengawan solo kita bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana dan BBWS Sungai Bengawan Solo.
“Contoh yang sudah ada ada di Desa Pengkoljagong, Kecamatan Jati, Kepala desa minta bantuan bronjong, karena kewenangan ada di desa, maka kami mintakan ke BBWS Sungai Bengawan Solo,” jelasnya.
Pihak Balai Bengawan Solo, kata Sam Gautama langsung mengirimkan bantuan bronjong sejumlah 200 setelah melihat ada bukti foto partisipasi dari pihak desa berupa batu.
Sementara dampak bencana di Kali Lusi, Sam Gautama menjelaskan dikerjakan bersama-sama dengan BBWS Pemali Juana, Dinas PUPR serta desa/kelurahan.
” Untuk Kali Lusi sendiri ada 7 titik longsoran, yang mulai dari Nglawiyan hingga Jetis, “jelasnya. (hd & ms dhe)
