Anak Berhadapan Hukum, Jadi Masukan Dalam Musrenbang Perempuan dan Kelompok Rentan
Musrenbang Perempuan, Lansia, Anak dan Difabel Tahun 2023 kali ini bertemakan “Peran Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan” yang diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Jawa Tengah, Selasa (07/03/2023).
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora (Kadinsos P3A) Indah Purwaningsih memaparkan, kegiatan Musrenbang Keren ini bagus sekali dengan adanya Musrenbang khusus anak, untuk perempuan, disabilitas serta lansia.
“Memang tadi dari beberapa masukan terkait anak berhadapan hukum sebetulnya kami sudah berperan ketika anak-anak ada kasus hukum kami berbicara pendampingan terkait dengan Aparat Penegak Hukum (APH) kami juga ikut dilibatkan,” terangnya.
Lebih lanjut, untuk pendampingan ketika mereka harus bertemu dengan Kepolisian, Kejaksaan ketika dalam persidangan kami memang dilibatkan untuk pendampingan sosial.
“Kami dari Dinsos P3A sudah memberikan edukasi, advokasi dan kita ke sekolah-sekolah tapi memang masalah Media Sosial (Medsos) atau gegdetnya yang terlalu globalisasi,” tambahnya.
Sehingga bagaimana yang bisa mengendalikan bukan hanya dari Dinas, tapi juga orang juga ikut berperan.
“Pentingnya peran orang tua, peran sekolah dan teman-teman media memberikan pemberitaan yang baik untuk masyarakat,”jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Bappeda, Mahbub Djunaidi melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Daeng Hadyanti Merkarini mengatakan, dengan adanya Musrenbang Keren ini untuk mengakomodir usulan-usulan.
Dikatakan olehnya, dari temen-temen Musrenbang Keren diharapkan nanti bisa masuk atau terakomodir di masing-masing OPD teknis sesuai dengan yang diusulkan.
“Skema biasanya di SIPD dawuh dari beliau nya langsung masuk ke OPD teknis masing-masing usulan agar lebih langsung mengerucut yang membidangi atau yang mengampu usulan-usulan tadi jadi lebih simpel,” ucapnya.
Lanjutnya, kalau nanti lewat SIPD harus membantu membuka aplikasi dan nanti mengajari mereka, kalau ini masuk ke renahnya OPD langsung di OPD teknis masing-masing.
“Tiap tahun kita evaluasi lalu disampaikan Bappeda sebagai penyelenggara itu merupakan evaluasi dari tahun kemarin yang sudah di eksekusi tahun 2023 dari usulan di tahun 2022,” tambahnya.
Dari usulan mereka nanti seberapa banyak yang tembus untuk RKPD tahun 2024. (ms dhe & hd)
